Jaminan Produk Halal Ada Dua Pilihan

Jakarta – Abdul Fattah Wibisono di arPimpinan Pusat Muhammadiyah melontarkan dua pilihan dalam jaminan ketersediaan produk halal. Pertama, meningat telah ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka untuk memastikan ketersediaan produk yang benar-benar terjamin kehalalannya bagi konsumen muslim, maka perlu segera diterbitkan Peraturan Pemerintah terkait dengan ketersediaan produk halal. Sebagai pelaksana sertifikasi halal tetap seperti sekarang, yakni LPPOM MUI sebagai lembaga sertifikasi halal, dan Komisi Fatwa MUI sebagai lembaga pemberi fatwa halal.

Namun, jika opsi pertama dianggap belum cukup kuat, kata Abdul Fatah Wibosono, maka Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) yang kini sedang dibahas di DPR-RI, harus segera dirampungkan untuk segera menjadi Undang-Undang.

Abdul Fatah Wibisono menyampaikan pandangan tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, (Selasa, 21 Februari 2012), di gedung DPD-RI, Jakarta. Abdul Fatah menambahkan, keberadaan sebuah payung hukum yang menjamin konsumen muslim dalam memperoleh produk halal menjadi keharusan, karena secara konstitusional hal tersebut menjadi hak bagi setiap warga negara untuk menjalankan syariat agamanya.

Untuk menciptakan hal tersebut, Abdul Fatah menambahkan, perlu ada kemauan politik yang kuat dari pemerintah, baik dalam konteks penerbitan Peraturan Pemerintah terkait dengan produk halal maupun pemberlakuan UU Jaminan Produk Halal. (FM/AH)